Protokol Kesehatan Harus Detail Saat Pilkada 2020 Berlangsung

putri Rabu, 1 Juli 2020 | 12:55

Berita Golkar, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena percaya bahwa banyak diskusi-diskusi terkait pandemi Covid-19, berada pada perspektif yang sama.

Bagaimana agar pengendalian Covid-19 terus dijalankan dan di sisi lain agenda-agenda kebangsaan juga tetap harus berjalan. Salah satunya adalah Pilkada Serentak 2020 yang pelaksanaannya telah disepakati untuk diundur ke tanggal 9 Desember 2020.

Hal tersebut diungkapkan  pada diskusi forum legislasi yang diprakarsai oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI yang mengangkat tema “Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi”.

Melki mengaku tak sedikitpun mempermasalahkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19. Namun, ia menekankan agar protokol kesehatan, mulai dari tahapan-tahapan hingga selesainya proses penghitungan suara nanti, diterapkan dengan detail dan konkret.

BACA JUGA  Menko Airlangga Berikan Penghargaan Pada penyalur KUR

“Dalam konteks ini yang paling penting adalah, Kemenkes, KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP sudah membahas sampai pada level teknis, ini yang harus disiapkan. Saya tahu bahwa Kemenkes nanti akan mendampingi KPU dan Bawaslu sampai level bawah. Penyelenggara Pemilu akan dipandu dengan protokol yang sifatnya detail, jelas dan konkrit. Sehingga bisa diterapkan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu, juga masyarakat,” terang Melki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

BACA JUGA  Mengenai Percepatan Munas, Bappilu Golkar Kalimantan: Menolak Wacana Percepatan Munaslub

Sejak awal pihaknya memang mendorong agar Kementerian Kesehatan membuat protokol kesehatan yang bersifat umum, namun ada protokol kesehatan yang lebih detail dan jelas dalam beberapa kondisi dan situasi yang berbeda.

“Sebagai contoh, ketika KPU akan masuk pada masa pendataan pemilih misalnya, itu harus dibuat semacam simulasi dulu di satu atau dua daerah. Kemudian setelah dilihat, jika memang patut ditiru dan diterapkan, pola tersebut bisa  menjadi sebuah pola dan diberlakukan secara nasional,” terang politisi dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I itu.

Selain itu, Melki juga menjelaskan, penerapan protokol kesehatan pada saat Pilkada Serentak 2020 harus ditentukan berdasarkan zona wilayah.

BACA JUGA  Menperin Nyatakan Ada Lima Sektor Akan Didorong Dalam Program "Making Indonesia Industry 4.0"

“Kalau di daerah merah, perlakuannya akan ekstra ketat. Katakanlah Surabaya, itu akan jauh lebih ketat dibanding dengan daerah hijau. Kita tidak bisa membuatnya sama, dalam artian, sangat ketat atau sangat longgar, tapi harus ada protokol standarnya” . papar Melki.

Hal lain yang juga disoroti Melki adalah pemenuhan anggaran Pilkada. Dimana pemerintah harus berkomitmen mengeluarkan anggaran jika sudah menyepakati penyelenggaraan Pilkada di tahun ini.

“Kalau begini-gini jangan dipersulit, kalau dia menyangkut kepentingan publik uangnya harus dikeluarkan,” pungkas Melki.

Sumber : dpr.go.id

Loading...

Baca juga

DPR Ingatkan Pemerintah untuk Terus Perbaiki data calon penerima bansos

Berita Golkar, Jakarta –  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada …