Pemerintah Terapkan Kebijaan New Normal Demi Pulihkan Kondisi Ekonomi

putri Senin, 1 Juni 2020 | 14:04

Berita Golkar, Jakarta –   Pemerintah menerapkan kebijakan new normal di tengah pandemi Corona (COVID-19) demi pulihkan kondisi ekonomi. Namun, keputusan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pun buka suara menjelaskan alasan pemerintah menerapkan new normal. Dasar utama keputusan penerapan new normal itu adalah ekonomi. Perekonomian

Indonesia dibuat hampir lumpuh oleh pandemi ini. Berhentinya aktivitas sosial telah membuat roda perekonomian terhambat. Kondisi ini tak bisa terus dibiarkan karena akan memicu badai PHK makin menjadi-jadi.

BACA JUGA  Menperin Minta Utang Industri Kecil-Menengah di Palu Dihapus

Mimpi buruk itu tentu harus segera dicegah, dan tak perlu menunggu vaksin COVID-19 dirilis.

“Tentu kita menginginkan agar pandemi COVID-19 ini tidak merembet atau merembes pada pandemi PHK. Sehingga salah satunya adalah melakukan restart, produktif tapi aman dari COVID-19. Oleh karena itu protokol-protokol nya baru, cara protokol baru ini diberlakukan sampai ditemukannya vaksin. Kalau kita menunggu vaksin sampai tahun depan. Kelihatannya dengan protokol kesehatan yang harus uji klinis dan yang lain, tidak dalam waktu dekat,” ujar Menko Perkonomian.

BACA JUGA  Airlangga Tersenyum, Yasonna Terhuyung, Jusuf Kalla Lukis Angka Satu

Airlangga menjelaskan, permasalahan pandemi yang mengancam kesehatan jika disandingkan dengan sosial-ekonomi seperti dua sisi mata uang yang selalu beriringan. Ketika sektor kesehatan terancam, maka sisi ekonomi ikut terhantam.

“Kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini penting. Karena sekarang sebelum pandemi ini 7 juta orang belum mendapat pekerjaan, bukan PHK dan pada saat PHK terjadi pandemi sekitar 1,8 juta. Tentu kita harus segera mungkin menciptakan kesempatan-kesempatan baru,” tambahnya.

Penerapan protokol yang ketat dalam kehidupan normal baru diharapkan bukan hanya aktivitas sosial yang bisa menyesuaikan tapi juga ekonomi. Pemerintah pun juga telah menyiapkan penunjangnya dengan memastikan keberlangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sumber : Detik.com
Loading...

Baca juga

DPR Ingatkan Pemerintah untuk Terus Perbaiki data calon penerima bansos

Berita Golkar, Jakarta –  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada …