Pemerintah Secara Resmi Serahkan Surpres Omnibus Law Ciptaker ke DPR

putri Rabu, 12 Februari 2020 | 17:03
SP/Ruht Semiono Pemerintah Resmi Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR - Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel saat menerima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang didampinggi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, ar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil saat penyerahan Surpres omnibus law naskah akademik dan draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Omnibus law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 UU, 15 bab, dan 174 pasal yang akan dibahas di DPR.

Berita Golkar, Jakarta – Pemerintah secara resmi menyerahkan surat presiden dan draf omnibus law ketenagakerjaan atau Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kepada pimpinan DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Mewakili pemerintah, hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri ATR/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

“Untuk berkoordinasi terkait omnibus law RUU Cipta Kerja. Jadi sudah bukan cipta lapangan kerja, ker singkatannya, bukan cilaka. Sudah jadi ciptaker,” kata Ketua DPR Puan Maharani yang mewakili para pimpinan DPR saat berbicara kepada wartawan.

BACA JUGA  Golkar: Tak Usung Caleg Mantan Napi Koruptor

RUU itu akan terdiri dari 79 RUU, 15 bab, dengan 174 pasal yang akan dibahas di DPR. Karena baru diserahkan, Puan mengaku belum tahu substansi RUU itu.

“Jadi kalau ada yang mengatakan DPR sudah membaca drafnya, belum. Apakah DPR sudah tahu isinya, belum,” ujar Puan.

Menurut Puan, RUU ini akan ditindaklanjuti bersama dengan omnibus law perpajakan yang sudah terlebih dahulu diserahkan ke DPR. Belum bisa dipastikan siapa yang akan menjadi mitra pemerintah untuk membahasnya di DPR. Sebab hal itu baru akan diputuskan di rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah DPR.

“Sesuai mekanisme di DPR, hal tersebut akan dibicarakan di tingkat rapim dan sesuai mekanisme yang ada akan dilakukan bersama pimpinan fraksi di DPR,” katanya.

BACA JUGA  Menperin Mengaku Pernah Kembangkan Motor Listrik

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Pemerintah mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pimpinan dewan untuk menerima Surpres itu.

Dia kembali menegaskan bahwa RUU itu bernama cipta kerja, dan disingkat Ciptaker. Bukan lagi RUU Cipta Lapangan Kerja yang selama ini secara sepihak disingkat Cilaka.

“Singkatannya ciptaker. Jadi tadi arahan ibu ketua DPR jangan dipleset-plesetkan,” kata Airlangga.

Airlangga berjanji, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi RUU tersebut ke seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah akan melakukannya bersama dengan DPR.

Menurut Ketua Umum Golkar itu, ada setidaknya 7 sektor yang terkait isu itu. Sehingga akan ada 7 komisi di DPR yang terlibat, termasuk dalam sosialisasi.

BACA JUGA  Pendidikan Vokasi Link And Match Yang Melibatkan SMK dan Industri Telah Melampaui Target

“Supaya masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dibahas, apa yang akan diputuskan dan juga dampak bagi perekonomian nasional,” kata Airlangga.

Lebih jauh, Airlangga mengatakan bahwa kondisi saat ini yang membuat pemerintah mengajukan RUU itu. Yakni memang murni untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

“Di mana dalam situasi global maupun dengan adanya virus korona, salah satu solusi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan itu adalah melakukan transformasi struktural ekonomi yang ada di dalam omnibus law,” katanya.

Sumber : Beritasatu.com

Loading...

Baca juga

DPR RI Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada 2020

Berita Golkar, Jakarta – Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi …