Pemerintah Harus Perhatikan Nasib PMI Yang Pulang Ke Indonesia

putri Rabu, 1 April 2020 | 15:24
Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara yang terdampak Covid-19 harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai mereka terlantar akibat negara penempatan para PMI itu menerapkan lockdown.

Berita Golkar, Jakarta –  Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mengkhawatirkan nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara yang terdampak Covid-19 harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai mereka terlantar akibat negara penempatan para PMI itu menerapkan lockdown.

“Ada jutaan PMI yang bekerja di luar negeri, dan sebagian besar bekerja di Malaysia. Karena keadaan yang tidak menentu, mereka akan berdatangan pulang ke Indonesia,” ujar Yahya, Rabu(01/04)

BACA JUGA  Pemerintah Targetkan Neraca Dagang Surplus 3 Tahun Mendatang

Sampai sekarang ada sekitar 33.000 orang yang pulang dari 85 negara penempatan. Sebagian besar tidak punya pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Apalagi mereka yang bekerja di sektor informal dengan gaji harian,” terang Politikus Golkar itu.

Untuk itu, Yahya mendesak pemerintah agar PMI yang pulang ke Indonesia mendapatkan bantuan.

“Bagi yang punya keterampilan dimasukkan dalam program Kartu Pra kerja, untuk mendapatkan reskilling. Sedangkan yang tidak punya ketrampilan dapat dimasukkan dalam skema social safety net, semacam BLT,” terangnya.

BACA JUGA  Kemenperin Pacu Industri Mainan Guna Perluas Pasar Ekspor

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mencanangkan Program Kartu Prakerja untuk 2 juta orang dengan anggaran 10 triliun rupiah. Apalagi sekarang jumlahnya ditambah menjadi 20 triliun rupiah sehingga pesertanya bisa dua kali lipat.

“Dengan ketrampilan baru atau peningkatan keterampilan yang diperoleh akan membantu mereka untuk bekerja mandiri atau masuk dunia kerja kembali setelah situasi normal. Apalagi ada insentif yang diberikan pasca pelatihan,” papar Yahya.

BACA JUGA  Partai Golkar Dinilai Sudah Mengakar Pada Diri Airlangga

Selain itu, Yahya juga mengharapkan agar pemerintah dapat memulangkan PMI yang masih tertahan di negara penempatan. Terutama yang nasibnya terlantar karena tidak ditanggung lagi oleh majikannya.

“Ini merupakan kewajiban atau wujud tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya,” pungkasnya.

Sumber : telusur.co.id

Loading...

Baca juga

DPR Ingatkan Pemerintah untuk Terus Perbaiki data calon penerima bansos

Berita Golkar, Jakarta –  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada …