Menuju New Normal, Fraksi Golkar Sarankan Kemendikbud untuk lebih berhati-hati

putri Senin, 1 Juni 2020 | 12:55

Berita Golkar, Jakarta –  Pemerintah berencana menerapkan new normal atau tatanan baru di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) di sejumlah sektor, tak terkecuali di sektor pendidikan.

Menanggapi rencana tersebut Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyarankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) jika benar ingin membuka kembali proses belajar mengajar di sekolah, sebaiknya diuji dan dilakukan secara bertahap. Mengingat tingkat resiko penularan Covid-19 di daerah berbeda-beda.

“Menurut saya jangan dilakukan serempak, harus bertahap. Misalnya terhadap daerah yang hijau dulu, dipastikan tidak ada yang terkena di situ, sehat-sehat,” ungkap Ferdiansyah melalui keterangan tertulis yang diterima fajar.co.id, Minggu (31/5/2020).

Politisi Golkar ini menegaskan pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19 bukan hal yang mudah karena menyangkut nyawa manusia.

“Memang ribet, kan tiap daerah berbeda-beda. Yang zona merah entar dulu,” imbuhnya.

BACA JUGA  Partai Golkar Berpengalaman Kelola Pemerintah

Selain itu, ia juga menyarankan agar Kemendikbud selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebelum memutuskan membuka sekolah di tengah pandemi.

“Karena masing-masing jenjang, jenis, pendidikan karakternya berbeda, atau budayanya berbeda,” ungkap Ferdiansyah.

Setelah nantinya sekolah sudah dibuka, masih ada beberapa yang perlu diperhatikan. Contohnya, proses belajar mengajar di ruang kelas dilaksanakan secara bergiliran.

BACA JUGA  Menperin Apresiasi Upaya Inovasi Memitigasi Dampak Risiko Merokok

“Misalnya maksimum 20 orang dalam kelas dan harus jaga jarak. Terus sekolah di situ sudah berbudaya kebersihan belum, bagaimana penyediaan sabunnya, tempat cuci tangan, harus prepare juga soal itunya,” pungkas Ferdiansyah.

Hal senada juga diungkapkan legislator Golkar yang juga merupakan Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati. Ia meminta Pemerintah untuk dapat bertindak tegas terkait protokol kesehatan di sekolah.

“Pemerintah harus detail dan tegas tentang protokol kesehatan di sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) yang jumlah muridnya bisa mencapai 40 siswa per kelas,” kata Sari Yuliati.

BACA JUGA  Menperin Siapkan Rancangan Insentif Guna Kembangkan Industri Otomotif

Dikatakan, perlu dicermati kemampuan tenaga pendidik untuk mengawasi protokol kesehatan tersebut di sekolah, terutama kepada murid tingkat Sekolah Dasar yang pemahaman mengenai kesehatannya masih belum cukup baik.

“Sinergitas antara Peraturan Pemerintah dan pihak sekolah dalam menegakkan aturan mutlak diperlukan untuk mencegah Covid-19 menyebar di sekolah. Mengingat saat ini Pemerintah Korea Selatan kembali menutup sekolah setelah terjadi lanjutan infeksi Covid,” urainya.

Sumber :

Loading...

Baca juga

DPR Ingatkan Pemerintah untuk Terus Perbaiki data calon penerima bansos

Berita Golkar, Jakarta –  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada …