Luhut Minta Pejabat BUMN yang Tidak Terapkan TKDN Diganti

putri Rabu, 29 Juli 2020 | 14:10

Berita Golkar, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk para pemimpin BUMN.

“Presiden sudah memerintahkan kami bahwa APBN dan stimulus terkait pandemi Covid-19, seluruhnya menggunakan produk dalam negeri. Saya akan meminta kepada Presiden agar dapat dibuat Ratas mengenai hal ini. Jadi kita tahu di mana kelemahan selama ini. Ini saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh,” ujar Luhut, Rabu (29/7/2020).

BACA JUGA  Airlangga Janjikan Berbagai Insentif pada Pejabat dan Pengusaha AS

“Jadi, apabila tidak ada yang melaksanakan TKDN ini agar bisa diganti saja,” sambung Luhut.

Luhut meminta tidak ada lagi main-main terkait TKDN. Apalagi dalam situasi dan kondisi bangsa saat ini yang tengah membutuhkan kerja nyata dari seluruh pihak.

Pada kesempatan itu, Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan langsung menindaklanjuti hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait TKDN.

BACA JUGA  Menko Airlangga Siapkan Bonus Untuk Atlet Wushu

“Kami akan segera tindaklanjuti, mengenai policy pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar disesuaikan dengan PP 2009/2018. Kemudian, klausul-klausul di proyek BUMN Pertamina yang baru untuk memberikan insentif apabila menggunakan produksi dalam negeri. Saya akan share ke BUMN lain seperti PLN dan rekan-rekan BUMN lainnya,” kata Budi.

Sumber : Kompas.com

Loading...

Baca juga

Demokrasi Lingkungan Harus Didasari dengan Kepentingan Rakyat

Berita Golkar. Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan Demokrasi …