Langkah Pemerintah Tak Pulangkan Eks ISIS Sesuai Konstitusi

putri Rabu, 12 Februari 2020 | 14:44
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, pembatalan pemulangan WNI terduga teroris lintas batas sesuai dengan konstitusi.

Berita Golkar, Jakarta –  Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, pembatalan pemulangan WNI terduga teroris lintas batas sesuai dengan konstitusi.

Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.

“Sesuai konstitusi yang ada,” kata Azis di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

“Itu kan kewenangan pemerintah, secara mekanisme memang dibenarkan juga dengan undang-undang,” ujar dia.

Azis mengatakan ada tiga ketentuan dalam undang-undang negara dapat menerima kepulangan para WNI terduga teroris lintas batas.

BACA JUGA  Terus Berikhtiar Bamsoet Ajak Anggota Untuk Tetap Menjaga Reputasi Dewan

Namun, dia tak menyebutkan secara jelas rujukan undang-undang yang dimaksud.

“Kan dalam hukum ada tiga. Bisa ditolak, diterima dengan pertimbangan, atau diterima dengan persyaratan ketat. Kan ada itu baca undang-undangnya,” jelas Azis.

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tak akan memulangkan WNI yang diduga teroris lintas batas, terutama mantan anggota ISIS, ke Indonesia.

BACA JUGA  Isu Tenaga Kerja Asing, Ini Penjelasan Menperin Airlangga

Mahfud menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

“Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia,” kata Mahfud.

Ia mengatakan, keputusan itu diambil lantaran pemerintah khawatir para terduga eks ISIS itu akan menjadi teroris baru di Indonesia.

BACA JUGA  Making Indonesia 4.0 Jadi Prioritas Target Wujudkan Visi 2045

Meski demikian, pemerintah membuka opsi pemulangan anak-anak berusia di bawah 10 tahun yang turut dibawa orangtua mereka yang berstatus terduga eks ISIS.

“Tapi, kita lihat case by case (untuk pemulangan anak usia di bawah 10 tahun),” ucap Mahfud.

Sumber : Kompas.com

Loading...

Baca juga

Anggota DPR RI Apresiasi Kebijakan Presiden Ringankan Biaya Tagihan Listrik

Berita Golkar, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan untuk memberikan listrik gratis selama 3 …