Komisi VIII DPR RI, Dorong Reformasi Birokrasi di Kemenag

putri Kamis, 13 Februari 2020 | 13:06
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.saat RDP dengan Sekretariat Jenderal Kemenag, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Foto : Umar/Man

Berita Golkar, Jakarta – Reformasi birokrasi di Kementerian Agama (Kemenag) masih menjadi persoalan serius. Hal itu pun menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Menurutnya, reformasi birokrasi di Kemenag masih jauh panggang dari api. Ia menegaskan, hal itu menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemenag, sebagai orang nomor satu birokrasi di lingkungan Kemenag.

“Kita tahu kasus yang menimpa seorang Kanwil di Jawa Timur itu menyita perhatian semua publik dan itu terjadi saat momen politik. Berarti ada yang salah dalam konteks reformasi birokrasi di tubuh Kemenag.

BACA JUGA  Menperin Harapkan IGDS 2019 Bisa Dorong Daya Saing IKM

Jadi Pak Sekjen, tolong soal reformasi birokrasi di tubuh Kemenag menjadi perhatian yang serius,” harap Ace saat RDP dengan Sekretariat Jenderal Kemenag, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut meminta agar Sekjen Kemenag mempunyai data tentang pejabat yang akan pensiun, sehingga proses pengisian jabatan dilakukan dengan tepat waktu tanpa menunggu waktu yang berlarut-larut. “Seharusnya Sekjen mengetahui jabatan-jabatan yang harus diisi, mana yang akan pensiun dan mana yang belum pensiun,” ujar Ace.

BACA JUGA  Ketua DPP : Terlihat Dari Gestur Pak Jokowi Nyaman Dengan Airlangga

Selain reformasi birokrasi, legislator dapil Jawa Barat II itu juga menyoroti kinerja Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag. Ia meminta dengan anggaran yang sudah dialokasikan untuk dimaksimalkan guna membangun sinergi dengan forum-forum kerukunan umat beragama di daerah kabupaten, kota dan provinsi.

“Bagaimana relasi antara Pusat Kerukunan Umat Beragama di bawah Kemenag yang anggarannya Rp 43 miliar, bagaimana hubungannya dengan FKUB di kabupaten dan provinsi. Sehingga bisa meredam berbagai macam persoalan yang dihadapi terkait dengan isu-isu intoleransi. Karena ini menjadi tanggung jawab fungsi kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Kemenag,” kata Ace seolah bertanya.

BACA JUGA  Golkar Punya Modal Kesiapan Infrastruktur Hadapi Pilpres 2019

Sumber : Dpr.go.id

Loading...

Baca juga

DPR RI Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada 2020

Berita Golkar, Jakarta – Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi …