Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan, Kemendikbud Harus Evaluasi

putri Kamis, 30 Juli 2020 | 12:19

Berita Golkar, Jakarta – Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat memiliki koneksi internet memadai.

Hetifah mengatakan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak bisa dipukul rata ke semua daerah. Karena itu, ia mendorong implementasi PJJ agar dievaluasi.

BACA JUGA  Golkar Sulsel Janji Kuningkan Lapangan Karebosi saat Kampanye Akbar Jokowi

“Satu strategi tidak bisa dipakai untuk semua daerah dan untuk semua sekolah bahkan untuk setiap anak, karena Indonesia sangat beragam,” katanya.

Hetifah mengakui mendapati banyak keluhan dari para siswa, orang tua, maupun para tenaga pendidik. Kebanyakan keluhan muncul dari daerah-daerah terpencil atau tertinggal yang memiliki keterbatasan teknologi dan fasilitas untuk menunjang pembelajaran daring.

BACA JUGA  Bambang Soesatyo: Bripka Iwan Sarjana Siap Bertugas Kembali Melawan Teroris

“Kemendikbud harus ada data dan evaluasi. Kemendikbud harus menyampaikan data mengenai peta perkembangan hasil evaluasi PJJ yang sudah berlangsung,” lanjutnya.

Di samping itu, kompetensi guru yang berbeda-beda harus menjadi perhatian. Pasalnya, masih banyak guru yang belum menguasai teknologi untuk memberikan pembelajaran jarak jauh.

Sebagian sekolah di daerah memang sudah ada yang menyiapkan pembelajaran tatap muka dengan prosedur yang tegas, namun ia menegaskan, ada atau tidak pandemi Covid-19, Kemendikbud harus tetap mengevaluasi seluruh kebijakan.

BACA JUGA  Bamsoet Ingatkan Pemilu Tak Boleh Menimbulkan Luka, Apalagi Perpecahan

Politikus Fraksi Partai Golkar ini pun kembali mendorong agar Kemendikbud segera memetakan kebutuhan dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia.

Sumber : dpr.go.id

Loading...

Baca juga

Demokrasi Lingkungan Harus Didasari dengan Kepentingan Rakyat

Berita Golkar. Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan Demokrasi …