Kearifan Lokal jadi Dasar Pemberian Akses Legal Perhutanan Sosial

putri Selasa, 30 Juni 2020 | 13:51

Berita Golkar, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengingatkan agar aspek kearifan lokal untuk menjadi dasar dalam pemberian akses legal perhutanan sosial.

Sehingga pemanfaatan hutan tidak mengganggu masyarakat hukum adat yang tinggal di dalam kawasan hutan.

“Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menjadikan aspek kearifan lokal sebagai dasar dalam pemberian akses legal perhutanan sosial kepada masyarakat di dalam kawasan hutan,” kata Dedi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

BACA JUGA  Kemenperin Alokasikan Dana Khusus Industri Kecil dan Menengah Rp 540 Miliar

Sehingga, penyelesaian konflik terhadap lahan hutan penting untuk memberikan prioritas dalam melakukan mediasi terkait penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, baik HTI, HPH, maupun Restorasi Ekosistem.

Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan kajian komprehensif dan langkah korektif yang nyata terhadap kebijakan masa lalu dalam menentukan kawasan hutan yang akan dibebani konsesi.

BACA JUGA  Golkar Apresiasi Peran TNI dalam Tatanan New Normal

“Karena izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang kurang mempertimbangkan eksistensi dan tatanan adat setempat (termasuk kewilayahan) hutan adat, sehingga menyebabkan terjadinya banyak tuntutan dari Masyarakat Hukum Adat akibat tidak adanya jaminan perlindungan atas hak ulayat yang mereka miliki,” jelas Dedi.

Dalam hal penanganan konflik lahan hutan ini, Komisi IV DPR RI juga memberikan dukungan terhadap KLHK agar dapat diberikan penguatan kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua kasus pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BACA JUGA  Ikatan Istri Partai Golkar Memberikan Bantuan Mukena dan Alquran Di Bebrapa Masjid Pulau Jawa

Sumber : dpr.go.id

Loading...

Baca juga

DPR Ingatkan Pemerintah untuk Terus Perbaiki data calon penerima bansos

Berita Golkar, Jakarta –  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada …