Golkar Nilai Teguran Keras Jokowi Tidak Dapat diartikan sebagai Reshuffle

putri Rabu, 1 Juli 2020 | 13:26

Berita Golkar, Jakarta – Ketua DPP Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi menilai teguran keras Presiden Joko Widodo kepada para menteri pada Sidang Kabinet jangan selalu diartikan reshuffle.

Bisa dimaknai upaya Jokowi untuk memberikan kesempatan kepada menteri kabinet untuk meningkatkan kinerjanya.

“Statement Presiden harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kinerja, bukan melulu reshuffle,” katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (1/7).

Menurutnya, formasi kabinet saat ini perlu dipertahankan, karena baik dari rekam jejak yang luar biasa dan hasil yang sampai saat masih cukup. Jadi, dia melihat teguran Presiden Jokowi bukan soal reshuffle.

BACA JUGA  Menteri Airlangga Segera Terapkan Regulasi Low Carbon Emission Vehicle

“Terlalu dini untuk melakukan evaluasi kinerja, utamanya karena baru di awal periode langsung ada bencana wabah pandemi yang bersifat global internasional. Kalau melihat formasi kabinet saat ini, cukup solid, semua sektor bertanggung jawab, dan indikator penanganan Covid-19, termasuk terbaik di regional kawasan,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Bobby melihat yang diperlukan Presiden adalah loyalitas dari kabinetnya dalam bekerja di tengah Pandemi Covid-19 yang saat ini menjadi tugas berat.

BACA JUGA  Kebijakan Lockdown Perlu Dipertimbangkan

“Melihat di belahan dunia lain, menteri-menteri seenaknya saja mundur dan terbukti penggantinya tidak bisa lebih baik, dikarenakan situasi seperti sekarang memerlukan adaptasi penyesuaian yang lebih, dibanding situasi ceteris paribus (kondisi yang sama) seperti 2019 kemarin,” jelasnya.

Oleh karena itu, Bobby menilai, secara keseluruhan kinerja dari para menteri sudah bagus. Termasuk Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Sosial (Mensos) Julianri Batubara.

BACA JUGA  Airlangga Terpilih Kembali Sebagai Ketum Golkar Secara Aklamasi

Dia melihat jika reshuffle dilakukan saat ini sangat terlalu cepat dan bisa menyebabkan ketidakpastian terhadap masyarakat. Bahkan bisa berpotensi malah melambatnya ekonomi.

“Akan tetapi semuanya adalah hak prerogatif Presiden, dan sebagai Partai Pendukung. Kami siap bekerja mengamankan kebijakan Presiden,” tutupnya.

Sumber : merdeka.com

Loading...

Baca juga

DPR Ingatkan Pemerintah untuk Terus Perbaiki data calon penerima bansos

Berita Golkar, Jakarta –  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada …