Golkar Apresiasi Peraturan KPU PKPU 13/2020 Mengenai Sanksi Paslon Langgar Protokol Kesehatan

putri Kamis, 24 September 2020 | 15:08

Berita Golkar, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) 13/2020 terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pandemi Covid-19. KPU mengatur sanksi bagi pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Azis Syamsuddin mengapresiasi PKPU 13/2020. Azis mendukung adanya sanksi pemotongan kampanye para paslon yang terbukti melakukan pelanggaran, bahkan mendorong sanksi yang lebih tegas seperti diskualifikasi.

“Pengaturan sanksi dalam PKPU 13/2020 tentu patut diapresiasi. Kita harap paslon mematuhi regulasi yang dibuat,” kata Azis, Kamis (24/9/2020).

Azis menyebut PKPU semestinya memuat sanksi lebih berat. Misalnya diskualifikasi paslon yang melanggar protokol kesehatan.

“Saya ingin ada sanksi yang lebih berat dan tegas yang dikenakan kepada paslon pelanggar protokol kesehatan. Golkar siap diskualifikasi calon kepala daerah internal sesuai kesalahan dan aturan serta mekanisme internal partai,” ujar Azis.

Menurut Azis sanksi tegas tentu sangat berguna demi keselamatan masyarakat, para paslon, penyelenggara, dan pihak lain yang terlibat dalam pilkada.

Azis mengingatkan agar pilkada jangan sampai menjadi sebuah catatan sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi.

BACA JUGA  Hari Ke-2 Munas, Airlangga Paparkan LPJ DPP Golkar

“Semoga setiap partai memiliki komitmen yang sama pada Pilkada Serentak 2020. Penting bagi partai menjawab keinginan publik, sehingga pilkada dapat berjalan bebas dan rahasia serta, aman, jujur dan adil,” kata Azis.

Azis juga mendorong para paslon menumbuhkan kesadaran kolektif. “Memiliki semangat gotong-royong dalam melawan Covid-19. Caranya sederhana, paslon harus jadi influencer mempromosikan protokol kesehatan dengan baik dan benar,” imbuh Azis.

Sekadar diketahui, sanksi bagi paslon pelanggar protokol kesehatan diatur dalam Pasal 88A ayat 2. Bunyinya: “Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).”

KPU juga akan memberikan sanksi lain berupa penundaan tahapan kegiatan paslon pelanggar protokol kesehatan seperti diatur Pasal 88B ayat 4 yang berbunyi, “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

A. Apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; atau

B. Apabila seluruh Pasangan Calon melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan masing-masing Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

BACA JUGA  DPR RI Minta Kementan Terjunkan Tim Monitoring Dan Investigasi Bawang Putih

PKPU 13/2020 pun mengatur sanksi paslon yang melakukan pelanggaran protokol saat kampanye. Sebelum dibubarkan oleh Bawaslu, paslon pelanggar protokol akan diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu. Apabila paslon kembali melakukan pelanggaran, maka kegiatan itu akan dibubarkan Bawaslu. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 88D.

Bunyinya, “Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenai sanksi:

A. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran;

B. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau

C. Larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.”

Sumber : beritasatu.com

Loading...

Baca juga

Komisi VII DPR Beri Bantuan Pengembangan Taman Kedung Asri, Yogyakarta

Berita Golkar, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman, mengunjungi Objek Wisata Taman Kedung …