Pengkritik Kartu Prakerja dinilai Tak Melihat Realitas Yang Terjadi

putri Selasa, 19 Mei 2020 | 11:52

Berita Golkar, Jakarta –  Program Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19 mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Pendaftar yang sudah terverifikasi sudah mencapai 2,5 juta orang, padahal tiap gelombang kuotanya disiapkan 200.000 orang.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Agung Widyantoro, jika ada kritik yang muncul terhadap program Kartu Prakerja menjadi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi.

“Kita sepakat tidak ada larangan untuk mengkritik, tapi perlu dilihat juga fakta yang ada di lapangan. Realitasnya, masyarakat sangat antusias untuk mengikuti program Kartu Prakerja ini,” ujar Agung dalam keterangannya, Senin (18/5/2020).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurutnya melihat kondisi di lapangan sebelum merealisasikan program tersebut. Di mana, terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pandemi Covid-19. Sehingga, Jokowi berupaya merealisasikan janji kampanyenya.

BACA JUGA  Tanggapi Soal Jokowi-SBY Bertemu, Golkar : "Itu Hak Prerogatif Presiden"

“Kartu Prakerja ini kan sudah dimodifikasi, awalnya diprioritaskan untuk angkatan kerja muda. Tapi karena pandemi Covid, prioritasnya menjadi pekerja maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak. Skema pelatihannya harus tetap ada, karena ini bekal untuk mereka setelah pandemi,” tuturnya.

Menurut Agung, soal kritik yang menilai pelatihan online tidak efektif, bahwa skema tersebut merupakan modifikasi konsep awal yang tujuannya jelas supaya tidak menghilangkan pembekalan skill. Lagi pula, pelatihan online ini sifatnya sementara karena keadaan darurat Covid-19.

BACA JUGA  Airlangga Tak Permasalahkan, Pemerintah Arab Stop Sementara Kedatangan Jamaah Umroh

Bila ada yang menyebut sebaiknya diberikan bantuan langsung kepada warga terdampak Covid-19, menurut Agung, program tersebut juga sudah dilakukan pemerintah. Mulai dari bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, subsidi listrik.

Sementara Kartu Prakerja diprioritaskan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Agung menuturkan, mengenai tak adanya proses lelang platform digital, itu memang tidak diperlukan adanya lelang karena platform digital ini bukan penyelenggara pelatihan daring.

Platform tersebut hanya sebagai penghubung antara peserta dengan penyedia kursus secara Business to Business dengan platform digital tersebut. Menurutnya, startup yang dipilih memiliki jam terbang paling tinggi dan berpengalaman sehingga mampu bersaing menyediakan lembaga pelatihan dengan program terbaiknya.

BACA JUGA  Pemerintah Anggarkan 72 Miliar untuk Influencer, Tingkatkan Pariwisata Indonesia

“Kita di Fraksi Golkar juga mendorong lembaga pelatihan yang bagus untuk bekerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja ini,” ujar Agung.

Agung menilai tidak ada yang mengarahkan keuntungan ke pihak-pihak tertentu. Sehingga, sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX menegaskan, tidak melihat cost dalam program ini berada di tangan pemerintah karena semua biaya langsung diberikan kepada para penerima program Kartu Prakerja.

Sumber : Waspada.co.id

Loading...

Baca juga

DPR Ingatkan Pemerintah untuk Terus Perbaiki data calon penerima bansos

Berita Golkar, Jakarta –  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada …