DPR RI Minta Kementan Terjunkan Tim Monitoring Dan Investigasi Bawang Putih

putri Jumat, 14 Februari 2020 | 14:55
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Minta Kementan Terjunkan Tim Monitoring Dan Investigasi Bawang Putih

Berita Golkar, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pangan dan Pertanian DPR RI Dedi Mulyadi  mengingatkan Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan agar menerjunkan tim monitoring dan investigasi untuk menelusuri penimbunan ratusan Ton bawang putih.

‘Harga Bawang Putih Meroket, Rakyat Menjerit, Siapa yang Bertanggung Jawab’ menjadi bahan diskusi yang digelar di Media Center Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (13/2).

Menurut Dedi, naiknya harga bawang putih akibat tidak transparannya pemerintah dan pelaku importir, sehingga bawang putih harganya melonjak apalagi dikaitkan dengan virus corona. Padahal sekarang ini abad  transparansi.

Akibat kurangnya transparansi persoalan bawang putih tidak akan selesai sampai kapan pun, karena selalu terjadi kenakalan para pengusaha untuk memainkan spekulasi harga.

Politikus Golkar itu pun meminta kepada Kementerian terkait untuk mengerahkan Satgas Pangan ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Penimbunan bawang putih, bukan hanya terjadi di Karawang, tapi mungkin ada dimana-mana,” ungkapnya.
Transparansi sistem kata Dedi sudah ada dalam struktur negara dari mulai kementerian perdagangan sampai perindustrian perdagangan, provinsi dan kabupaten kota. Persoalannya bagaimana hal itu  menjadi terintegrasi dalam sebuah sistem. Jadi masing-masing bikin ITE, setelah itu tinggal di posting setiap pagi.
”Dulu rezimnya bapak Soeharto setiap pagi ada pengumuman di RRI, harga cabe merah keriting, bawang daun, bawang merah, kol dan kebutuhan pokok lainnya,”ujarnya.
Khusus untuk bawang putih Kementan tinggal hitung harga subsidi produksi  berapa triliun, kemudian masyarakat mengalami kenaikan harga dari bawang putih itu berapa, pembelinya berapa. Kita tinggal tanya,  kalau impor bawang putih dari India berapa sih, kata Dedi yang membandingkan impor bawang putih dari Cina.
“Karena apa, ada satu hal dalam pemikiran kita, rezim manapun dalam pengelolaan anggaran tidak boleh terjebak pada proyek. Kalau rezimnya proyek,  itu menjadi sebuah kepastian, pokoknya tiap tahun harus ada anggaran rapat, tiap tahun harus ada anggaran penanaman, setiap tahun harus ada anggaran panen, kalau seperti itu Rezimnya maka itu namanya rezim proyek   untuk menyerap APBN, padahal logika dana APBN itu bukan logika penyerapan.
Menurut saya, logika men outcome dan benefit bagi publik. Logika sampai hari ini masih logika penyerapan alurnya seperti itu,”ungkap Dedi Mulyadi.
Diingatkan kembali bahwa “bisa nggak sih mekanismenya oleh kementerian perdagangan impor dibuat tender  seperti pengadaan barang dan jasa tidak dalam bentuk kuota, tender, misalnya , saya mau tender Impor bawang putih dari  India karena hari ini kan dari Cina rentan.

Misalnya perusahaan saya berani impor dari sana, jual di sini sekian , maka setiap orang akan menyampaikan harga yang terendah.

BACA JUGA  Munas Digelar Desember Sudah Aturan Dan Mekanisme Organisasi Partai

“Kalau hari inikan gelap, impor simpan di gudang,  kemudian tiba-tiba kokoditonya langka. Pertanyaannya  berikutnya aspek hukum, karena ini akan merugikan merugikan keuangan publik, satu  orang misalnya kehilangan uang rp 30.000 atau rp 20.000 per kg, kemudian dinikmati hanya oleh orang-orang tertentu,  maka apakah penimbunan atau menyimpan barang, dalam kaidah agama tidak boleh.

BACA JUGA  Kepastian Kontingen Olimpiade Tokyo, Menpora Serahkan pada Kemenses

“Menyimpan barang ketika pasar membutuhkan kategorinya pidana atau bukan, itu langkah berikutnya,”tandas Dedi.

Sumber : Waspada.id

Loading...

Baca juga

DPR RI Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada 2020

Berita Golkar, Jakarta – Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi …