AMPG Akan Terus Mengglorifikasi Hal-hal Positif Yang diatur dalam UU Ciptaker

putri Kamis, 5 November 2020 | 15:37

Berita Golkar, Jakarta – Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (Waketum PP AMPG) Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Strategis, Reza Fahlevi mengatakan bahwa UU Ciptaker secara hierarki memiliki kedudukan hukum yang tinggi di bawah UUD Negara RI Tahun 1945 dan TAP MPR.

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan secara otomatis efektif berlaku terhitung 2 November 2020.

Undang-Undang secara harfiah berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan (dana), menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

BACA JUGA  DPR Menilai Pemberantasan Terorisme Harus dimulai dari Aspek Pencegahannya

“Karena itu, UU Ciptaker sendiri sesuai semangat awal Pemerintah bersama DPR ialah sebagai terobosan hukum atau legislasi dengan metode Omnibus Law yang telah menyederhanakan banyak regulasi terkait investasi, ketenagakerjaan, dan sebagainya,” ujar dia.

Menurut Reza, ada 11 klaster atau bidang besar yang diatur dalam UU Ciptaker di antaranya: penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

BACA JUGA  Airlangga Dinilai Selama Ini Sudah Pimpin Golkar Di Jalur Yang Benar

“Dari 1.187 halaman sudah termasuk penjelasan, UU Ciptaker harus dilihat dengan sudut pandang helicopter view atau sisi yang lebih general dan sistemik seperti kita melihat dari atas helikopter,” tuturnya.

Artinya, dalam menilai UU Ciptaker tidak bisa ditafsirkan secara parsial. Butuh jarak pandang yang lebih luas agar bisa melihatnya secara utuh.

Politisi milenial Partai Golkar menyebut, berikan waktu bagi UU Ciptaker terimplementasi dengan aturan turunannya seperti Perpres, PP maupun Perda, baru dievaluasi secara berkala, baik jangka pendek, menengah dan panjang.

BACA JUGA  Kemenperin Optimistis Kinerja Industri Semen Semakin Moncer pada Tahun 2019

Bersama AMPG, Reza memilih untuk menebarkan energi positif dengan merangkul generasi milenial untuk berdaya secara ekonomi melalui pengembangan UMKM.

Reza mengungkapkan, pihaknya akan terus mengglorifikasi hal-hal positif yang diatur dalam UU Ciptaker.

Salah satunya kemudahan izin berusaha dan memberikan “karpet merah” bagi UMKM untuk berekspansi naik kelas sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi.

Sumber : Republika.co.id

 

Loading...

Baca juga

Belanja Program PEN Meningkat, Dito Harap Mampu Pulihkan Ekonomi Domestik

Berita Golkar, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menjelaskan, program Pemulihan Ekonomi Nasional …